MANADO – Maraknya dugaan praktik penimbunan dan permainan mafia solar subsidi di Sulawesi Utara mendapat sorotan keras dari Brigade Permesta Sulut.
Ketua Brigade Permesta Sulut, Happy Umboh menyampaikan sebagai organisasi masyarakat tentunya pihaknya membela kepentingan masyarakat luas, apalagi menyangkut kebutuhan usaha yang sulit mendapatkan solar subsidi.
“Hampir semua SPBU harus antre cukup panjang, truk parkir sampai pagi. Kelangkaan solar pun dikeluhkan masyarakat kecil, sopir, dan nelayan,” tegas Happy, Sabtu (19/09/2026).
Kata dia, solar subsidi diduga ditimbun, disalahgunakan, bahkan dijual kembali untuk kepentingan industri. Hal ini sangat merugikan rakyat kecil.
“Kami berharap Kepolisian tidak tutup mata,” tegas Happy Umboh.
Menurutnya, praktik tersebut tidak lepas dari oknum di SPBU yang diduga sengaja melayani para penimbun dengan jeriken dan tangki modifikasi, sementara masyarakat umum kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto tegas menyatakan akan membersihkan seluruh bentuk penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyebut bahwa mafia BBM adalah pengkhianat rakyat dan harus ditindak tegas.
Modusnya, solar subsidi yang dibeli dari SPBU dengan harga murah, kemudian dibawa ke lokasi tersembunyi atau gudang penimbunan.
Pelaku menjualnya dengan harga mendekati atau setara harga solar non-subsidi/industri, sehingga menghasilkan keuntungan harian yang sangat besar dan memicu kelangkaan bagi masyarakat yang berhak.
Aktivitas ini sering kali berjalan mulus karena adanya dugaan kongkalikong atau main mata antara pelaku dengan petugas SPBU atau pengawas setempat untuk meloloskan pengisian melebihi batas ketentuan normal.
Oleh sebab itu, Brigade Permesta Sulut meminta Polda Sulut dan Polres jajaran untuk melakukan penindakan tegas, sidak rutin di SPBU, serta mengusut tuntas dugaan jaringan mafia solar di Sulut.
“Kami dukung penuh langkah Kapolda Sulut dalam memberantas mafia BBM. Jangan beri ruang bagi penimbun. SPBU yang terbukti nakal harus ditindak, izinnya dievaluasi. Solar subsidi itu hak rakyat, bukan untuk diperdagangkan,” pungkasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. (*/red)
