SANGIHE – Pasca penetapan calon Kapitalaung Karatung II, Andreas Hendriko Takaonselang yang akrab disapa Riko Takaonselang mendapat nomor urut tiga.
Ia optimis seluruh kebutuhan akar rumput dapat terakomodir jika masyarakat dan pemerintah berjalan bersama.
“Jika dipercaya masyarakat untuk memimpin Karatung Dua, saya ingin pembangunan kampung diarahkan pada sebuah konsep yang sederhana tetapi terukur,” jelasnya.
Riko menegaskan konsep sederhana itu harus dimulai dari fondasi, mengembangkan potensi dari hulu sampai hilir, serta memperkuat sinergitas dengan pemerintah dan dunia usaha.
Di sektor infrastruktur, ia menyoroti penerangan jalan.
“Infrastruktur jalan di Karatung Dua sudah tersedia, namun masih membutuhkan penerangan yang memadai. Bagi saya, penerangan jalan bukan sekadar pelengkap infrastruktur. Ini berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” urainya.
Karatung II juga memiliki potensi kelautan yang besar. Ke depan, Riko ingin Karatung II berkembang menjadi pusat pembelian hasil tangkapan nelayan dengan harga berkeadilan dan jalur pemasaran yang jelas.
“Jika kerja sama dengan perusahaan dapat diwujudkan, maka harus diikuti dengan pembangunan fasilitas pendukung, sistem pembelian, tata kelola dan mekanisme yang transparan,” ungkapnya.
Tujuannya, nelayan mendapat kepastian pasar dan harga lebih baik, sementara hasil tangkapan memiliki jalur distribusi jelas sampai ke perusahaan atau pasar luas.
Untuk sektor pertanian, kebutuhan pupuk, bibit dan sarana produksi harus terus diperjuangkan.
“Namun bantuan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan. Kita harus memikirkan bagaimana hasil pertanian dapat memiliki nilai tambah dan pasar,” jelasnya.
Ia mendorong pertanian dipandang dari hulu ke hilir: mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran hingga peningkatan pendapatan petani.
Di sektor UMKM, Riko menilai pelaku usaha harus mendapat ruang tumbuh melalui pendampingan, akses permodalan, pemasaran dan perluasan pasar.
“Pemerintah kampung harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta agar pelaku UMKM tidak berjalan sendiri,” jelas Riko.
Ia juga mendorong BUMDes ditata ulang agar profesional, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“BUMDes harus menjadi mesin penggerak ekonomi kampung yang mampu mengelola potensi kelautan, pertanian, perdagangan maupun sektor usaha lainnya,” tegasnya.
“Kita harus aktif mencari peluang, bukan hanya menunggu program datang. Jika ada peluang kerja sama, investasi atau program yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat Karatung Dua, maka harus diperjuangkan dan dikawal sampai terealisasi,” tukasnya. (iVan)
