SANGIHE — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut. Keputusan itu mulai berlaku sejak Selasa, 9 Juni 2026.
Penetapan status tanggap darurat diumumkan langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, usai memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran pemerintah daerah.
“Kami menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan,” ujar Michael Thungari saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memaparkan hasil sementara pendataan kerusakan akibat gempa. Hingga saat ini, tercatat sekitar 445 rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat.
Meski data awal telah dikumpulkan dari pemerintah kampung dan kecamatan, Pemkab Sangihe memastikan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Tim akan turun langsung melakukan pengecekan agar data kerusakan benar-benar sesuai,” jelasnya.
Sebagai langkah cepat penanganan bencana, Bupati bersama tim dijadwalkan bertolak ke wilayah terdampak di Kecamatan Marore pada Rabu malam (10/6/2026). Lokasi yang akan dikunjungi di antaranya Kampung Matutuang, Kawio, dan Marore.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah akan membawa bantuan logistik berupa sembako, personel untuk membantu pembersihan lokasi, serta mendirikan dapur umum sementara bagi warga terdampak.
Terkait bantuan perbaikan rumah warga, pemerintah daerah masih menghitung total kebutuhan anggaran dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah. Jika kebutuhan melebihi kapasitas daerah, Pemkab Sangihe akan membuka koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna mendapatkan dukungan tambahan.
“Saat ini memang belum ada intervensi langsung dari pemerintah pusat, tetapi dengan status tanggap darurat ini, peluang bantuan dari provinsi dan pusat akan lebih terbuka,” katanya.
Sementara itu, warga terdampak di Kampung Kawio hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan.
Pemerintah memastikan tim dari PU, Inspektorat, dan BPBD akan melakukan perhitungan kerugian sekaligus menentukan bentuk bantuan yang dapat segera diberikan kepada masyarakat.
Di akhir keterangannya, Bupati Michael Thungari menyampaikan rasa prihatin mendalam kepada seluruh warga terdampak dan meminta masyarakat tetap tenang menghadapi situasi saat ini.
Ia juga memastikan status peringatan tsunami telah dicabut sehingga warga yang rumahnya masih aman diperbolehkan kembali, sementara korban lain tetap diminta bertahan di pengungsian hingga bantuan tiba. (Ivan)
