MINSEL – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini dipusatkan di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Selasa (12/5/2026).
Rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, SE ini menjadi forum strategis bagi KPK RI dan jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.
Agenda utama pertemuan difokuskan pada penguatan sinergi pencegahan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain isu pencegahan korupsi secara umum, forum ini menyoroti secara khusus transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal ini dipandang krusial sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bermuara pada percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Sebagai langkah konkret, dalam kegiatan ini juga diluncurkan Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah.
Program ini dirancang untuk menjamin tata kelola pertanahan yang transparan, bebas dari praktik korupsi, serta memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Franky Donny Wongkar secara resmi menandatangani komitmen bersama terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah.
Langkah ini mempertegas posisi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih berintegritas.
“Komitmen ini adalah wujud keseriusan kita dalam membangun daerah yang bersih. Dengan tata kelola pertanahan dan ruang yang lebih baik, kita tidak hanya menutup celah korupsi, tetapi juga membuka pintu lebar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Minahasa Selatan,” ujar Bupati Franky Wongkar di sela-sela kegiatan. (*/red)
