Penulis : Theresia Kaunang
Leadership/ kepemimpinan adalah kemampuan atau seni memengaruhi, mengarahkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Leadership mengenai memberdayakan orang lain, memberikan contoh dan menciptakan dampak positif, bukan sekadar memegang jabatan dan kekuasaan.
Pemimpin yang hebat fokus pada visi, integritas dan mengembangkan pemimpin masa depan. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah berani mengambil keputusan, jujur, memiliki empati, bertanggung jawab dan komunikatif.
Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi timnya untuk berkembang dan pemimpin yang hebat tidak menciptakan pengikut, tapi mereka menciptakan lebih banyak pemimpin.
Bangsa Indonesia memiliki filosofi kepemimpinan yang sangat terkenal dari pahlawan pendidikan, Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan teladan (Ing Ngarso Sung Tulodo), membangun semangat (Ing Madya Mangun Karsa) dan memberi dorongan (Tut Wuri Handayani).
Leadership lebih dari sekedar jabatan, karena melibatkan visi, integritas dan tanggung jawab dalam memberdayakan tim. Pemimpin sejati akan menginspirasi, memberikan contoh (teladan dan berani mengambil keputusan.
Leadership bukan hanya mengelola tugas, tapi mengelola manusia untuk mencapai visi bersama. Kemampuan leadership yang optimal, tidak terlepas dari kemampuan softskill.
Di dalam suatu institusi pendidikan, leadership adalah suatu proses membimbing dan mengelola institusi demi mencapai tujuan bersama yang positif, visi dan misi yang jelas, dan kerjasama antar pendidik, staf dan orangtua.
Leadership seorang pemimpin perguruan tinggi adalah kepemimpinan yang transformatif yang mengintegrasikan visi strategis, inovasi dan integritas akademik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif dan berdampak.
Pemimpin harus mampu menginspirasi, membangun kolaborasi, melayani sivitas akademika dan menjaga nilai etika peradaban. Seorang pemimpin perguruan tinggi harus memiliki visi dan misi yang jelas, mampu merumuskan arah masa depan institusi di tengah perubahan global dan tantangan zaman serta mampu mewujudkannya.
Seorang pemimpin perguruan tinggi juga harus memiliki karakteristik transformatif dan inovatif untuk mengubah budaya birokrasi menjadi budaya pembelajaran yang mendorong kreativitas dan keberanian intelektual.
Demikian juga mampu menginspirasi perubahan positif, memotivasi bawahannya untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi demi tujuan institusi. Pendekatan dialogis dan humanis harus diterapkan dengan membuka ruang bagi pemikiran kritis dan aspiratif, serta pendekatan yang menumbuhkan pemimpin masa depan.
Seorang pemimpin perguruan tinggi harus memiliki integritas dan keteladanan karena ia akan menjadi role model yang mengedepankan etika, moral dan tanggung jawab sosial. Harus menerapkan kondisi kolaboratif dan adaptif dengan membangun sinergi antar unit, terbuka terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika teknologi.
Pemimpin perguruan tinggi ibarat pelayan (servant leadership), sanggup mendengarkan kebutuhan sivitas akademika (dosen, staf, mahasiswa) dan memberdayakan tim atau mereka yang menjadi bawahan atau staf pengajar untuk mencapai potensi optimal. Harus mengutamakan pelayanan dan mampu mendengarkan berbagai pendapat sebelum mengambil keputusan, menjunjung tinggi etika peradaban dengan mengintegrasikan rasionalitas, nilai-nilai kemanusiaan, teknologi dan etika.
Pemimpin perguruan tinggi yang baik adalah yang mampu mengembangkan manusia, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan memberi tekanan atau intimidasi kepada bawahan ataupun menindas.
Transparansi dan akuntabilitas kepemimpian perguruan tinggi adalah kunci Good University Governance (GUG) untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi, pengelolaan keuangan yang dapat diaudit, serta pelaporan kinerja yang jelas.
Pemimpin harus memastikan partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, mematuhi peraturan dan bertanggung jawab atas kinerja akademik maupun keuangan.
Kepemimpinan harus membuka akses informasi terkait kebijakan, regulasi, program, kegiatan dengan anggaran sehingga sivitas akademika dapat berpartisipasi aktif.
Penggunaan dana wajib dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan dipublikasikan. Memerlukan akuntabilitas manajerial, melibatkan pelaporan terbuka kepada pemangku kepentingan.
Adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) yang independen sangat penting untuk memastikan kepatuhan tata kelola. Tujuan utama aspek transparansi dan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjamin kualitas pendidikan dan memastikan keberlanjutan reputasi institusi.
Tantangan dalam menjalankan hal ini adalah resistensi terhadap perubahan, kompleksitas peraturan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakjelasan tata kelola. Implementasi yang konsisten akan menciptakan kampus yang berkinerja tinggi, berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.
Resistensi terhadap kepemimpinan di perguruan tinggi adalah fenomena kompleks yang umumnya muncul sebagai reaksi terhadap perubahan organisasi, kebijakan baru atau restrukturisasi tata kelola.
Penolakan bisa berasal dari dosen, staf, maupun mahasiswa dan seringkali berakar pada rasa ketidaknyamanan, ketakutan akan kehilangan otonomi atau tidak setuju terhadap arah strategis.
Penyebab utama resistensi dapat berupa perubahan kebijakan dan budaya, gaya kepemimpian, faktor individual, dan krisis kepercayaan.
Upaya modernisasi, digitalisasi atau neoliberalisasi perguruan tinggi sering memicu perlawanan dari kalangan akademisi yang merasa budaya akademik konvensional terancam.
Pemimpin yang kurang partisipasi atau terlalu transaksional cenderung mendapat penolakan, terutama jika kebijakan dibuat tanpa melibatkan pemangku kepentingan. Faktor individu dapat berupa ketakutan akan ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi atau peran baru, serta kekhawatiran mengenai keamanan kerja.
Krisis kepercayaan akan terjadi, jika kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan menyebabkan berkurangnya legitimasi pimpinan di mata dosen dan mahasiswa.
Dilematik kepemimpinan perguruan tinggi di tengah arus politik merupakan tantangan struktural yang kompleks, terutama dalam menjaga independensi akademik sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan jaringan politik.
Pemimpin perguruan tinggi seringkali harus bernavigasi di antara idealisme akademik, tuntutan manajerial dan kepentingan politik praktis.
Perguruan tinggi dituntut untuk menjadi lembaga otonom yang menghasilkan pemikiran kritis, namun relasi dengan penguasa (pemerintah/elit politik) seringkali membawa intervensi, terutama dalam hal pengangkatan pimpinan (rektor) atau kebijakan strategis kampus, yang dapat menggerus idealisme kebebasan akademik.
Pemimpin perguruan tinggi sering diperhadapkan pada dilema antara menerima dana atau proyek negara (yang bermuatan politik) dan mempertahankan suara kritis kampus. Ketergantungan anggaran pada pemerintah dapat membuat kebijakan perguruan tinggi menjadi pragmatis dan mengikuti kemauan politik pemerintah.
Dinamika politik praktis sering masuk ke dalam internal kampus, menyebabkan konflik kepentingan kelompok, bahkan dualisme kepemimpinan yang menghambat efektivitas tata kelola.
Dalam hal netralitas dan partisipasi mahasiswa, pemimpin kampus berada di posisi dilematis, saat mahasiswa melakukan pergerakan politik. Disatu sisi, mereka harus memfasilitasi pendidikan politik mahasiswa, namun di sisi lain harus menjaga stabilitas kampus agar tidak dianggap sebagai oposisi pemerintah.
Untuk mengatasi dilema, pemimpin perguruan tinggi dituntut menerapkan model kepemimpinan transformasional yang menggabungkan ketegasan manajerial dan moral untuk tetap relevan di era global dan tetap berintegritas.
Dilema ini menunjukkan bahwa kepemimpinan akademik saat ini menuntut kemampuan negosiasi yang tinggi, memiliki integritas, bermoral dan visi yang kuat agar kampus tidak sekadar menjadi alat politik praktis.
Etika moral pimpinan perguruan tinggi dalam konteks “keluarga perguruan tinggi” menempatkan pemimpin tertinggi kampus tidak hanya sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai figur orangtua (ayah/ibu) yang mengayomi, mendidik dan menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.
Peran ini menuntut keseimbangan antara ketegasan (disiplin) dan kasih sayang (kepedulian). Pemimpin perguruan tinggi/rektor bertanggung jawab memastikan aturan ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman. Mampu memberikan perlindungan sivitas akademika, sebagai ayah yang mengayomi anaknya.
Rektor harus melindungi hak-hak mahasiwa dan dosen, serta memastikan keamanan fisik maupun psikologis, melindungi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun dan tidak menjadi predator terhadap bawahan/sivitas akademika karena otoritas yang dimilikinya. Bertindak sebagai pelindung masa depan, rektor harus visioner dalam mengambil keputusan strategis demi keberlanjutan perguruan tinggi.
Rektor yang menjalankan fungsi sebagai “orangtua” kampus wajib menjunjung tinggi etika moral. Sebagai “role model” perilakunya mencerminkan integritas tinggi, kejujuran dan disiplin yang diharapkan dari anak didik. Tidak diskriminatif dan memperlakukan seluruh anggota keluarga perguruan tinggi dengan adil.
Rektor hendaknya bertindak sebagai orangtua yang mendengarkan keluh kesah dan aspirasi anak-anaknya (sivitas akademika) melalui komunikasi dua arah. Rektor juga harus bertanggung jawab atas moralitas dan karakter yang dihasilkan oleh institusi.
Dalam prakteknya konsep “rektor sebagai ayah dan ibu” adalah metafora kepemimpinan tranformasional yang berakar pada nilai-nilai ketimuran, dimana pemimpin adalah pendidik sekaligus pengayom. (***)
