JAKARTA – Kemendikdasmen gelar Supervisi Pengelolaan Kinerja 2026 mulai 3 Juli. Tujuannya himpun masukan guru, kepsek, pengawas, dan BKD/BKPSDM/BKPP untuk bikin kebijakan makin sederhana, mudah diterapkan, dan berdampak ke mutu pembelajaran.
Salah satu langkahnya ialah Supervisi Pengelolaan Kinerja Tahun 2026. Supervisi ini himpun masukan dari guru, kepala sekolah, pengawas, hingga pemerintah daerah melalui BKD/BKPSDM/BKPP.
Supervisi jadi bagian evaluasi Pengelolaan Kinerja yang jalan sejak 2024.
Kemendikdasmen mau lihat praktik baik dan tantangan di lapangan. Hasilnya jadi dasar kebijakan yang “sederhana, mudah dipahami, mudah diterapkan, dan berdampak nyata”.
Direktur Guru PAUD dan PNF Saiful Bari menegaskan Pengelolaan Kinerja bukan beban administrasi baru.
“Kebijakan ini alat bantu tetapkan sasaran kinerja kontekstual, dukung karier, dan perkuat fokus tingkatkan kualitas pembelajaran peserta didik,” ujar Saiful.
Kemendikdasmen juga terus sempurnakan sistem digital Ruang GTK agar lebih mudah dipakai.
Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail bilang, keberhasilan kebijakan ada di implementasi lapangan.
“Karena itu supervisi jadi ruang dengar pengalaman pelaksana kebijakan langsung,” tegasnya. (red)
