MANADO – Peluncuran Koperasi Merah Putih segera digelar di seluruh Indonesia.
Koperasi Merah Putih diluncurkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan pemberdayaan potensi masyarakat desa dan kelurahan.
Tujuan akhirnya agar masyarakat di desa/kelurahan bisa lebih sejahtera.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Ir Stefanus BAN Liow MAP memberikan pandangan menarik terkait Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, program KMP ini patut didukung karena tujuannya mulia. Ia menilai, penerapan KMP di tingkat akar rumput harus berlandaskan semangat dan kearifan lokal.
“Kita punya semangat, budaya Mapalus, gotong royong. Nah Koperasi Merah Putih ini harus berlandaskan pada spirit itu. Artinya, bekerja bersama-sama, bukan sekadar kerja sama demi kesejahteraan bersama,” ungkap Stefanus.
Ketua Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) DPD/MPR RI ini bilang, program ini perlu disambut positif. Masyarakat tak perlu apriori duluan.
Karena itu, Senator Stefanus Liow bilang, dalam penerapannya ke depan KMP harus dijalankan secara profesional. “Berlaku prinsip akuntabilitas,” katanya usai Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di kantor perwakilan DPD RI Manado, Kamis (15/5/2025).
Terkait ini, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Sam Ratulangi, Dr Welly Waworundeng memberi pendapat sekaligus peringatan.
Welly mengungkapkan, program KMP perlu berkaca pada program pemberdayaan desa sebelumnya yang relatif dibilang tidak berhasil.
“Ambil.contoh Dana Desa, yang sukses tidak banyak tapi cerita gagalnya lebih banyak lagi. Tidak sedikit kepala desa masuk penjara karena terseret korupsi,” ujar Ketua Prodi Pemerintahan Pascasarjana Unsrat ini.
Belum lagi, banyak kasus pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa yang tidak tepat sasaran dan tepat guna.
Lebih lanjut, Mner Welly mengungkapkan, program pemerintah yang turun langsung ke desa kerap gagal karena banyak faktor.
Di antaranya mis-manajemen. “Ya karena terdistraksi oleh pengaruh politik. Kepala desa memilih kerabat untuk menjadi pengurus Dana Desa, belum lagi lemahnya BPD,” katanya.
Karena itu, ke depan, kata Mner Welly, pelaksanaan KMP harus benar-benar diawasi, penegasan soal integritas dan pengawasan melekat.
“Ada ungkapan, Desa adalah organisasi pemerintahan yang paling lemah menyelenggarakan pemerintahan dan itu sudah terbukti,” ujarnya. (don)
