MANADO – Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi.
Rakor tersebut terkait persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 6-8 Desember 2024 di Hotel Swiss-bellHotel Manado.
Rakor dibuka Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon didampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM, Carles Worotitjan.
Tinangon menyampaikan perlu dilakukan persiapan dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Belajar dari pengalaman yang lalu pada Pemilu 2024, terdapat kurang lebih 8 perkara yang dilaporkan ke MK.
KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi perlu melakukan konsolidasi dalam menghadapi PHP di MK.
“Sampai saat ini sudah ada 10 PHP yang masuk di MK (data sementara) antara lain Manado, Tomohon, Talaud, Bolmong, Bolsel, Mitra, Minahasa, Boltim, Minut dan Minsel,” ujar Tinangon.
Tinangon berharap para peserta kegiatan bisa mengikuti rakor dengan baik dan fokus. (*/ben)
