‎MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mulai memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui transformasi digital.
Langkah strategis meluncurkan SULUT BLUE DATA sebuah ekosistem integrasi data kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di daerah.
‎
‎‎Peluncuran tersebut dirangkaikan talk show bertajuk Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara, di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).
‎
‎Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Tahlis Gallang membuka pekuncuran bersama jajaran pemerintah daerah, akademisi, lembaga mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
‎
‎Sekdaprov Tahlis Gallang menegaskan potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Utara harus dikelola secara produktif, terukur, dan berkelanjutan.
“Kekayaan sumber daya laut yang dimiliki daerah merupakan salah satu pilar penting perekonomian sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Tahlis.
‎Data pemerintah menunjukkan produksi perikanan tangkap Sulawesi Utara telah menembus lebih dari 370 ribu ton sepanjang 2025.
Potensi tersebut ditopang berbagai komoditas unggulan, seperti tuna, cakalang, tongkol hingga malalugis.
Sementara itu, luas potensi lahan budidaya perikanan di 15 kabupaten/kota mencapai lebih dari 171 ribu hektare.
‎
‎Namun, besarnya potensi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang didukung data akurat dan terintegrasi.
Selama ini, informasi kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi pemerintah, lembaga penelitian, organisasi nonpemerintah hingga kelompok masyarakat.
Perbedaan format dan mekanisme pemutakhiran data dinilai menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan secara terpadu.
‎Melalui SULUT BLUE DATA, Pemprov Sulut berupaya menyatukan berbagai informasi tersebut dalam satu ekosistem digital yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga mitra hingga pelaku usaha perikanan.
‎
‎”Inovasi ini bukan sekadar aplikasi teknologi informasi, melainkan instrumen strategis untuk menghubungkan data ilmiah, ekologi, perikanan dan sosial-ekonomi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan pemerintah,” jelas Tahlis.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Sekdaprov juga menekankan bahwa keberhasilan SULUT BLUE DATA tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi terutama pada komitmen seluruh pihak dalam memperbarui, memvalidasi dan memasukkan data secara rutin.
‎
‎Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyiapkan penanggung jawab atau operator data, membangun mekanisme koordinasi yang jelas, serta menyediakan dukungan sumber daya dan anggaran agar sistem tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
‎
Kehadiran SULUT BLUE DATA mampu memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan.
‎Peluncuran SULUT BLUE DATA menjadi langkah awal Pemprov Sulut dalam membangun tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih transparan, terintegrasi, serta berorientasi pada pembangunan ekonomi biru demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. (ben)
