MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tegaskan pentingnya penguatan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Kampung KB sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, SIP MM lewat sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulut Christodharma S.M. Sondakh, S.H. saat buka Rapat Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB, Rabu 24/6/2026 via daring.
Kegiatan untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana dan sektor lain.
Sekprov Tahlis Gallang tegas: data yang akurat, mutakhir, terintegrasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan.
Karena itu Rumah Data Kependudukan harus dimanfaatkan sebagai pusat data dan informasi pembangunan yang dukung pengambilan kebijakan berbagai sektor.
Mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, hingga percepatan penurunan stunting.
Sekda ingatkan Rumah Data Kependudukan bukan hanya bagian Program Bangga Kencana. Tapi harus jadi instrumen strategis pembangunan daerah yang sediakan data berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa, kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
*Paparkan Best Practice Tomohon*
Kegiatan menghadirkan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut dr. Jeanny Yola Winokan, MAP dengan materi “Rumah Data, Pondasi Perencanaan Keluarga Berkualitas”.
Lalu Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma S.M. Sondakh sampaikan materi “Mewujudkan Perencanaan dan Pembangunan Tepat Sasaran Melalui Data Berkualitas di Rumah DataKu Kampung KB”.
Lurah Pangolombian Kota Tomohon paparkan praktik baik pengelolaan Rumah DataKu Kampung KB Kelurahan Pangolombian.
Ada inovasi dan kolaborasi kelola data kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, cakupan dokumen kependudukan, pembangunan keluarga, perlindungan keluarga, serta potensi wilayah.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen kuat Pemprov Sulut, Pemkab/Pemkot, Kemendukbangga/BKKBN, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan.
Tujuannya jadikan Rumah Data Kependudukan pusat data pembangunan berbasis masyarakat untuk Sulut Maju, Sejahtera, Berkelanjutan. (*/ben)
