JAKARTA – Kemendikdasmen sampaikan masukan terkait pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian dan harmonisasi kewenangan, standar mutu, dan tata kelola pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas.
Usulan disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi X DPR RI bersama Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kemendikdasmen.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Toni Toharudin jelaskan pengaturan itu bertujuan perkuat tata kelola pendidikan nasional yang lebih terintegrasi.
“Fokus utama kami bangun tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi dan akuntabel, tapi tetap hormati prinsip desentralisasi pendidikan serta dorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Toni, Kamis (25/06).
Kemendikdasmen usulkan pengaturan lebih jelas soal kedudukan satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian/lembaga maupun pemerintah pusat dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional.
Pengaturan ini perlu untuk cegah tumpang tindih kewenangan serta pastikan seluruh satuan pendidikan tetap berada dalam satu sistem nasional yang utuh.
RUU Sisdiknas tetap pertahankan 3 dimensi klasifikasi pendidikan:
1. Jalur: pendidikan formal + nonformal
2. Jenjang: PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi
3. Jenis: pendidikan umum, vokasi, keagamaan, pesantren, pendidikan khusus
“Prinsip kami: berikan kepastian hukum bagi struktur sistem pendidikan nasional, sekaligus beri ruang fleksibilitas layanan pendidikan yang berkembang di masyarakat. Pendidikan nonformal juga diperkuat perannya sebagai jalur pembelajaran sepanjang hayat,” lanjut Toni.
Pembagian kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota tetap dipertahankan. Pusat kelola pendidikan tinggi, keagamaan, pesantren. Provinsi kelola pendidikan menengah dan khusus. Kabupaten/kota kelola PAUD, pendidikan dasar, nonformal.
RUU Sisdiknas juga perkenalkan konsep desentralisasi asimetris. Pemerintah pusat bisa ambil alih sementara sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan jika daerah tidak mampu penuhi standar pelayanan minimal atau alami ketertinggalan mutu signifikan.
Pemerintah pusat juga atur penyelenggaraan satuan pendidikan lintas kementerian dalam satu kerangka kebijakan nasional.
Bentuknya, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Akademi Olahraga, Sekolah Nasional Terintegrasi SNT.
Tujuannya jawab kebutuhan khusus strategis tanpa ubah struktur dasar kewenangan daerah.
Dirjen PAUD Dikdas NFI Gogot Suharwoto tambah, SNT dirancang jadi rujukan sekolah sekitar dalam layanan pendidikan efisien bermutu.
“SNT beri gambaran sistem pembelajaran, guru, sarana prasarana bagi sekolah sekitar,” ujar Gogot. (red)
