MANADO – Usai menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran mendatangi Kantor Gubernur Sulut di Jalan 17 Agustus, Kota Manado, Kamis (25/6/2026).
Aksi yang berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan itu merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Khususnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih serta percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Di tengah teriknya cuaca Kota Manado, para peserta aksi yang telah bergerak sejak pagi hari beristirahat sejenak di depan Kantor Gubernur Sulut.
Suasana penuh keakraban terlihat ketika massa menikmati makan siang bersama sebelum mendengarkan sambutan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.
Kehadiran Gubernur dan Wagub Victor Mailangkay ini disambut antusias oleh ratusan peserta aksi.
Dalam sambutannya, Yulius menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian agar Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Utara terus dilanjutkan,” ujarnya di hadapan peserta aksi damai
Gubernur menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat baik untuk masa depan bangsa. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas generasi muda, dan menjadi investasi besar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.
Menurut gubernur, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM.
Ia juga mengungkapkan bahwa Sulut saat ini menjadi provinsi terbaik di wilayah Sulawesi dalam menekan angka stunting.
“Kita harus bersyukur karena Sulawesi Utara menjadi nomor satu di Sulawesi dalam menurunkan angka stunting. Ini merupakan salah satu bukti nyata keberhasilan program yang mendukung peningkatan gizi masyarakat sebagaimana yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius turut memaparkan sejumlah dukungan pemerintah pusat bagi sektor pertanian Sulut.
Di antaranya bantuan pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bantuan bibit jagung untuk ditanam pada lahan seluas 15 ribu hektare, serta bantuan bibit kelapa guna meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Menurutnya, berbagai bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Utara.
Selain membahas program nasional, Gubernur juga menyinggung salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Di hadapan massa, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya memperjuangkan kepastian hukum bagi para penambang rakyat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan.
“Pertambangan rakyat melalui IPR saat ini sedang berproses. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait agar proses penerbitannya dapat segera terealisasi. Penambang rakyat membutuhkan kepastian hukum agar dapat bekerja dengan aman dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Yulius menambahkan bahwa legalisasi aktivitas pertambangan rakyat merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.
Pernyataan Gubernur mendapat sambutan positif dari peserta aksi yang sejak awal menyuarakan dukungan terhadap program-program kerakyatan pemerintah pusat sekaligus mendorong percepatan penyelesaian persoalan WPR dan IPR di Sulawesi Utara.
Aksi damai tersebut menjadi simbol sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus memperjuangkan berbagai kepentingan strategis daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“MBG harus sukses, rakyat harus sejahtera, dan penambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum. Itu yang terus kita perjuangkan bersama,” pungkas gubernur disambut tepuk tangan meriah peserta aksi. (*/ben)
