
SANGIHE – Pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan menjadi salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menyusun anggaran tahun 2027.
Konektivitas antar wilayah, peningkatan infrastruktur, hingga digitalisasi pelayanan publik masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah.
Arah kebijakan itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari saat membacakan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Sangihe, Jumat (20/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Thungari menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan nilai manfaat yang nyata,” tegas Thungari di ruang sidang DPRD Sangihe.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan program yang dibiayai melalui APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Mengangkat tema Transformasi Digital dan Konektivitas: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan, Pemkab Sangihe menetapkan empat prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027.
Pertama, sektor infrastruktur dan transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana transportasi, serta jaringan komunikasi antarwilayah.
Kedua, digitalisasi layanan dengan mendorong pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketiga, penguatan ekonomi unggulan melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro.
Keempat, peningkatan layanan dasar dan sosial, khususnya mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial.
Dari sisi perencanaan keuangan, Thungari menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diproyeksikan sebesar Rp830.955.531.437,00. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp810.180.680.355,17.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp16.399.619.999,17, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp37.174.471.081,00.
Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, pembenahan sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
Mengakhiri penyampaiannya, Thungari mengharapkan dukungan dan sinergi konstruktif dari DPRD Sangihe dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. (Ivan)






















