MANADO – Ketua Forum Media dan Pers Sulawesi Utara (FMPS Sulut), Wisje Maramis, angkat bicara menyusul dugaan pencemaran nama baik yang dialami sejumlah anggotanya melalui unggahan di media sosial Facebook.
Wisje menegaskan, kebebasan berekspresi di ruang digital harus tetap dibarengi tanggung jawab dan etika.
Menurutnya, media sosial tidak seharusnya dijadikan sarana untuk melontarkan tudingan, menyerang kehormatan seseorang, terlebih membawa persoalan keluarga ke ruang publik tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi.
Ia menyayangkan adanya unggahan yang diduga merugikan nama baik anggotanya.
Padahal, kata Wisje, setiap pihak yang ingin menyampaikan informasi terkait seseorang seharusnya mengedepankan prinsip klarifikasi dan konfirmasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi pihak lain.
“Kalau ada persoalan atau informasi yang menyangkut seseorang, seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangan langsung membuat unggahan yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain. Ada etika yang harus dihormati, baik dalam dunia pers maupun dalam bermedia sosial,” tegas Wisje, Selasa (10/11/2026).
Adapun anggota FMPS Sulut yang merasa dirugikan, yakni wartawan Rusli Datu bersama istrinya, Jennifer Tumuju, serta wartawan Iwan Lamadau.
Mereka menduga nama dan kehormatan pribadi telah dirugikan melalui unggahan dua akun Facebook yang dilaporkan, masing-masing KOMPAS SBS dan Stenly L.
Sebagai bentuk keberatan atas unggahan tersebut, ketiganya telah mengambil langkah hukum dengan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menyampaikan laporan.
Dokumentasi yang beredar memperlihatkan Rusli Datu, Jennifer Tumuju, dan Iwan Lamadau berada di SPKT dengan membawa dokumen laporan.
Wisje menegaskan, langkah pelaporan tersebut merupakan hak setiap warga negara yang merasa dirugikan.
Karena itu, ia meminta Polda Sulawesi Utara memberikan perhatian serius dan merespons laporan yang telah disampaikan secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap Polda Sulut dapat menindaklanjuti laporan ini. Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru merasa tidak mendapatkan kepastian. Kami menghormati proses hukum dan berharap semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
Dari sisi hukum, dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A.
Ketentuan tersebut mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum melalui sistem elektronik, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pidana dan ketentuan pengecualian yang berlaku.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 433 mengenai pencemaran, Pasal 434 tentang fitnah, serta ketentuan terkait penghinaan melalui tulisan atau gambar, juga dapat menjadi bagian dari kajian hukum sesuai waktu berlakunya dan karakter perbuatan yang dilaporkan.
Wisje turut mengingatkan bahwa dalam menjalankan profesi jurnalistik, wartawan memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Apabila terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap suatu produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian yang tersedia adalah melalui hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perbedaan pendapat maupun kritik terhadap wartawan merupakan hal yang wajar. Namun, penyampaian keberatan harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat dan tidak berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.
Di akhir pernyataannya, Wisje berharap aparat penegak hukum segera melakukan penelaahan terhadap laporan Rusli Datu, Jennifer Tumuju, dan Iwan Lamadau, termasuk menelusuri bukti serta jejak digital yang diserahkan kepada pihak kepolisian.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan mengedepankan verifikasi informasi, menghormati privasi, dan menjaga etika dalam berkomunikasi.
“Harapan kami, persoalan ini dapat diproses secara objektif sehingga ada kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Ruang digital harus menjadi tempat yang sehat, bukan sarana untuk saling menjatuhkan dan mencemarkan nama baik,” tutup Wisje. (sin)
