PGRI Sangihe Dukung Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke Pusat, Jew Adriaan Soroti Kesejahteraan Guru

213
Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jew Wuatensemba Adriaan, S.Or.

SANGIHE – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung rencana pengalihan pengelolaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari pemerintah daerah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diwacanakan mulai berlaku 1 Januari 2027.

Meski demikian, PGRI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar menjadi perubahan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak guru.

Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jew W. Adriaan, menyampaikan hal tersebut pada Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, pihaknya pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurutnya, hal terpenting dari rencana pengalihan tersebut adalah adanya jaminan penghasilan, perlindungan profesi, serta keberlanjutan masa kerja bagi Guru PPPK Paruh Waktu.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada guru yang bertugas di wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasalnya, guru di daerah kepulauan menghadapi tantangan geografis, keterbatasan akses, serta kondisi pelayanan pendidikan yang berbeda dengan wilayah perkotaan.

Padahal, tanggung jawab mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tetap sama. Bahkan, tidak sedikit guru di wilayah perbatasan harus menjalankan tugas dengan tantangan yang lebih berat.

Karena itu, PGRI berharap kesejahteraan guru di daerah perbatasan mendapat perhatian dan keberpihakan nyata dari pemerintah pusat.

Jew juga menekankan agar proses pengalihan dilakukan secara transparan dan terencana.

Ia berharap perubahan tersebut tidak merugikan guru, tidak menghilangkan hak-hak yang telah diterima, serta memberikan kejelasan mengenai mekanisme penggajian dan jaminan masa depan profesi.

“Guru bukan sekadar tenaga kerja dalam sistem administrasi pemerintahan. Guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia dan masa depan bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan, jangan sampai guru di daerah perbatasan terus berjuang mencerdaskan anak bangsa, sementara kesejahteraan dan masa depan mereka masih berada dalam ketidakpastian.

PGRI Kabupaten Kepulauan Sangihe pun menyatakan siap mendukung sekaligus mengawal kebijakan pemerintah sepanjang benar-benar berpihak kepada guru dan kemajuan pendidikan Indonesia. (Ivan)