SANGIHE — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mempercepat langkah penanganan pascagempa bumi berkekuatan M7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang digelar pada Sabtu (13/6/2026).
Fokus utamanya percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menegaskan bahwa bantuan sementara untuk masyarakat di wilayah daratan ditargetkan mulai disalurkan pada Senin mendatang.
Menurutnya, seluruh warga yang telah terdata, baik dengan kategori kerusakan ringan maupun berat, akan menerima bantuan sebagaimana yang sebelumnya telah diberikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
“Saya berharap hari Senin kita sudah mulai mendistribusikan bantuan sementara untuk masyarakat yang ada di daratan. Semua yang sudah terdata di sini, baik rusak ringan maupun berat, akan mendapatkan bantuan. Sama seperti yang sudah kita berikan di wilayah perbatasan,” ujar Thungari.
Bupati juga mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak seperti Kawio, Marore, dan Matutuang, ditemukan berbagai kerusakan yang membutuhkan penanganan lebih besar dan tidak dapat sepenuhnya ditangani pemerintah daerah.
“Ketika saya datang ke Kawio, Marore, dan Matutuang, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita tangani secara langsung dan harus meminta bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Kerusakan yang menjadi perhatian serius, lanjut Thungari, meliputi fasilitas pendidikan, rumah dinas guru, puskesmas, hingga rumah ibadah.
Kondisi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan cukup berat bahkan diperkirakan akan mempengaruhi proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kalau sekolah tentu membutuhkan penanganan serius, terutama di Matutuang dan Kawio. Tahun ajaran baru kemungkinan besar kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di luar ruangan karena kondisi bangunan yang terdampak,” jelasnya.
Pemerintah daerah, kata dia, saat ini masih fokus pada penanganan darurat sambil menunggu dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak berat.
“Sementara ini pemerintah daerah hanya bisa melakukan penanganan darurat. Untuk pembangunan infrastruktur permanen, terutama sekolah, kami berharap ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” lanjut Thungari.
Selain fasilitas umum, rumah ibadah yang terdampak gempa juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Thungari mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur guna menyiapkan proposal bantuan yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
“Untuk rumah ibadah, saya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara, Pak Yulius Selvanus. Nantinya proposal bantuan akan kita ajukan agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” tutupnya. (Ivan)
