
SANGIHE – Pemerintah terus mendorong penguatan infrastruktur sosial di wilayah kepulauan. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembangunan Aula Serbaguna di Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari SE MM melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda pembangunan dimulai pada, Sabtu (7/6/2025).
Fasilitas ini dibangun melalui dukungan Kementerian Sosial RI dengan total anggaran sebesar Rp150 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kapitalaung Kampung Binebas, Agustin Bawias, menjelaskan bahwa pembangunan aula merupakan bagian dari tindak lanjut Program Keserasian Sosial.
Program tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017.
Bupati Michael Thungari dalam sambutannya memberikan penegasan penting terkait pelaksanaan proyek.
“Pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dinas teknis, lembaga monitoring teknis konstruksi (MTK), tokoh masyarakat, serta Inspektorat Daerah,” kata Bupati.

Dijelaskan pula bahwa skema pencairan dana dilakukan dalam dua tahap. Dana tahap pertama sebesar 60 persen akan dicairkan pasca peletakan batu pertama.
Sisanya 40 persen diberikan setelah progres pembangunan mencapai minimal 80 persen, disertai dokumentasi foto dan video.
Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan.
Proyek ini merupakan wujud perhatian nyata Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat perbatasan.
“Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat bisa memiliki ruang bersama untuk berinteraksi, berdiskusi, serta mengembangkan berbagai program sosial yang mendorong kebersamaan dan gotong royong,” ujar Bupati.
“Semoga aula ini dapat menjadi simbol persatuan dan sarana memperkuat kehidupan sosial masyarakat Kampung Binebas.”
Sebagai penutup, Bupati menghimbau seluruh pihak yang terlibat agar mengelola dana pembangunan secara jujur dan akuntabel.
“Agar semua pihak mengelola dana pembangunan secara transparan dan bertanggung jawab, serta tidak segan berkonsultasi dengan pihak terkait apabila menemui kendala,” tutupnya. (IvAn)



















