Wapres Ma’ruf Amin Serap Aspirasi Tokoh Masyarakat Papua Barat Daya

110
Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin melakukan tatap muka dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Papua Barat Daya di Ballroom Raja Ampat 2 Aston Sorong Hotel & Conference Center, Malaingkedi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (16/07/2023). (ist)

SORONG– Mengakhiri kunjungan di kota Sorong Papua barat daya, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin melakukan tatap muka dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Papua Barat Daya.

Pertemuan berlangsung di Ballroom Raja Ampat 2 Aston Sorong Hotel & Conference Center, Malaingkedi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (16/07/2023).

Pertemuan tersebut dipandu Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad ini.

Wapres mendengar aspirasi dari para perwakilan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk kemajuan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

“Kita harus bekerja keras untuk membangun keutuhan, bekerjasama, menjaga harmoni, dan saling menopang seperti satu bangunan,” ujar Wapres.

Untuk itu, Wapres yang juga sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), mengajak tokoh Adat, Agama dan Masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk menjaga kedamaian diantara keberagaman. Karena suasana tersebut dapat mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun keutuhan sebagai warga masyarakat bangsa,” ajaknya.

Wapres juga menegaskan seluruh pembangunan yang diupayakan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah yang berkomitmen penuh di dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, dan seluruhnya secara khusus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Ini untuk Papua semua. Tidak ada kepentingan pemerintah pusat, nggak ada,” ungkap Wapres.

“Semua ditaruh di Papua untuk orang Papua semuanya. Itu komitmen pemerintah,” tandasnya.

Disisi lain, Wapres mengaku sangat setuju dengan filosofi “Satu Tungku Tiga Batu” untuk dipedomani, sebab analogi ini dimaknai sebagai prinsip masyarakat yang mampu menyatukan adat, agama, dan pemerintah sebagai solusi permasalahan kehidupan bermasyarakat.

“Saya tertarik dengan filosofi di Papua ini ‘Satu Tungku Tiga Batu’, pemerintah, adat, dan agama. Kalau kita jaga filosofi ini, saya yakin kita akan bisa menyelesaikan semua persoalan,” jelas Wapres.

Wapres juga turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dalam enam bulan pertama sejak dikukuhkan telah melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemerintahan dengan membentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Papua Barat Daya, Sekretariat MRP Papua Barat Daya, serta dinas/badan daerah.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya yang walaupun baru 7 bulan, tetapi sudah melakukan persiapan- persiapan. Sudah jalan semua kan ya di sini,” tutur Wapres.

“Tinggal nanti dipercepat pembangunannya,” tambahnya.

Di akhir arahannya, Wapres meminta kepada para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya agar dapat membicarakan hal yang diprioritaskan untuk Papua Barat Daya agar dapat lebih maju, serta untuk mewujudkan visi Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Sejahtera, dan Papua Berintegritas.

“Mari kita bekerja dengan baik untuk Papua yang cerdas, Papua yang sehat, Papua yang sejahtera dan berintegritas. Itu harapan saya,” pungkas Wapres.

Sementara itu, Vikaris Jenderal Wakil Keuskupan Manokwari-Sorong Pastor Lewi Ibori menyampaikan aspirasinya agar pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan masayarakat Papua dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua.

“Harapan saya agar diciptakan suasana yang kondusif, yang penuh bermartabat. Dan orang-orang Papua di sini harus dikedepankan dan keterlibatan dalam seluruh aspek, baik pembangunan kemanusiaan, infrastruktur, dan pembangunan ekonominya,” sebutnya.

Selain itu, perwakilan tokoh agama dari Gereja Kristen Injil (GKI) Sorong Pdt. Jeane Fonataba yang juga merupakan seorang aktivis, berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan perlindungan bagi kaum wanita dan anak-anak.

“Bagaimana pemerintah memberikan perhatian terkait perlindungan kepada perempuan dan anak,” ucap Pdt. Jeane.

“Dan juga adanya keinginan Pj. Gubernur Papua Barat Daya untuk membangun satu rumah sakit jiwa di Papua Barat Daya, ini bukan terkait perempuan saja tapi juga anak-anak muda yang membutuhkan perhatian karena mereka punya perilaku terkait relasi terputusnya sosial dengan orang lain,” tuturnya.

Sebagai informasi, Provinsi Papua Barat Daya terbentuk pada tanggal 8 Desember 2022 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ini terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat. (*/red)