SANGIHE – Pemerintah desa diminta lebih aktif membantu pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi persoalan keimigrasian.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari saat membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang dirangkaikan dengan penandatanganan PKS Desa Binaan Imigrasi dan Situnasigap serta sosialisasi Laporan Data Keimigrasian (LDK), di Sunset Point Cafe and Resto, Jumat (13/11/2026).
Thungari mengatakan, posisi geografis Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina serta memiliki wilayah kepulauan dengan banyak pulau membuat pengawasan perbatasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Ia juga menyinggung kejadian di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026 yang melibatkan dua orang undocumented person dan pengibaran bendera. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pengingat pentingnya koordinasi dan deteksi dini di wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan tiga hal utama, yakni memperkuat koordinasi melalui Timpora, mengoptimalkan peran pemerintah desa lewat program Desa Binaan Imigrasi dan Situnasigap, serta memanfaatkan Laporan Data Keimigrasian sebagai dasar pemetaan dan pengambilan keputusan.
Ia meminta para Kapitalaung dan perangkat kampung membantu menyampaikan informasi awal apabila menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang membutuhkan perhatian instansi terkait.
Namun, Thungari mengingatkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum maupun tindakan keimigrasian.
Perannya sebatas memberikan informasi dan mendukung koordinasi dengan instansi berwenang.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen mendukung penguatan kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Ia berharap kerja sama lintas sektor tersebut dapat menciptakan wilayah perbatasan yang aman, tertib dalam aktivitas lintas batas, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, Imigrasi, dan pemerintah desa dalam pengawasan orang asing di Kabupaten Kepulauan Sangihe. (Ivan)
