SANGIHE – Posisi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi peredaran rokok ilegal.
Kawasan Marore dan wilayah sekitarnya dinilai perlu mendapat pengawasan lebih serius karena berpotensi menjadi jalur masuk produk rokok tanpa cukai.
Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat membuka sambutan dalam Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah, yang digelar di Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).
Thungari mengatakan, pengawasan rokok ilegal di wilayah perbatasan perlu diperkuat melalui koordinasi berbagai pihak.
Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, peredaran rokok ilegal juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat aturan.
Menurutnya, kondisi geografis Sangihe yang berdekatan dengan negara tetangga, ditambah perbedaan harga rokok, menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.
“Yang perlu menjadi perhatian, wilayah kita ini berdekatan dengan negara tetangga yang harga rokoknya lebih murah. Karena itu, Kecamatan Marore dan wilayah sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kawasan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk rokok yang tidak bercukai,” ungkap Thungari.
Meski demikian, ia menyebut berdasarkan pemantauan di lapangan, peredaran rokok ilegal di Sangihe belum banyak ditemukan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat pengawasan menjadi longgar, terutama pada jalur perbatasan.
Bupati juga mengajak pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha hingga masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya mencegah peredaran rokok ilegal.
Di sisi lain, Thungari menyoroti pentingnya tata kelola penerimaan pajak rokok sebagai bagian dari penguatan keuangan daerah. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sangihe mencatat realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III 2026 mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
Ia menegaskan, penerimaan tersebut perlu dikelola secara transparan, tertib dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Thungari turut mendorong camat, kepala kampung dan lurah agar berperan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendukung pengawasan peredaran rokok ilegal sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memperkuat pemahaman dan koordinasi antar instansi maupun pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta mencegah peredaran rokok ilegal.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Sangihe berharap pengawasan kawasan perbatasan semakin efektif, penerimaan negara dan daerah tetap terjaga, serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan dukungan pengelolaan fiskal yang lebih baik. (Ivan)
