MANADO, Arenapost.id – Anggota MPR/DPD RI, Stefanus BAN Liow dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menyuarakan pentingnya penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga negara.
Doktor Ferry Daud Liando membungkapkan, sistem pemerintahan melalui UU belum sepenuhnya memberi kewenangan yang mumpuni terhadap DPD sebagai lembaga yang membawa semangat independensi dari daerah.
“Sistem pemerintahan di Indonesia sangat unik karena memiliki tiga kamar, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing punya kewenangan sendiri,” kata Liando dalam Sarasehan Kebangsaan di Sekretariat DPD RI Sulawesi Utara, Jalan Tikala Ares, Tikala Manado, Senin 8 November 202
Ia memberi perbandingan peran lembaga negara. Ambil contoh seperti Senat di Amerika Serikat yang punya kewenangan kuat.
Di Negeri Paman Sam, Senat memiliki posisi tawar yang besar. Lebih powerful dibanding House of Representative (semacam DPR RI Indonesia).
“Senator merupakan perwakilan negara bagian. Sementara House of Representative perwakilan parpol. Senat punya sejumlah kewenangan mutlak dan menentukan arah perjalanan negara,” kata Dosen Kepemiluan ini.
Beberapa kewenangan dimaksud, yakni pengangkatan pejabat negara seperti jaksa agung harus melalui persetujuan senat setelah diusulkan presiden.
“Dan yang paling kuat, Senat AS bisa memutuskan impeachment, pemberhentian presiden. Senator itu ibarat hakim,” kata Akademisi asal Desa Malola, Minahasa Selatan ini.
Sementara di Indonesia, peran DPD sebagai wakil daerah berbeda ruang kewenangan.
Liando bilang, ia pernah mengajukan usulan penyetaraan peran DPR dan DPD. Perlu adanya pembagian kewenangan soal urusan negara maupun daerah.
Misalnya, penentuan pejabat negara, menteri dan lembaga lainnya oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Sementara, DPD bisa mengurus soal penentuan pejabat dan urusan lainnya yang berhubungan dengan daerah.
“Kenapa itu diserahkan di DPD? Karena yang paling menguasai kearifan lokal yaitu DPD,” kata Mantan Ketua Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan dan Pusat Studi Kepemiluan Unsrat ini.
Menurut Liando lagi, DPD masih “dikelasduakan.” Pasalnya, meskipun dapat mengusulkan rancangan UU tapi tidak bisa memutuskan.
“Roh atau semangatnya sudah bagus tapi lemah di implementasi teknis. Harusnya DPR itu harus fokus ke UU hubungan LN, kebijakan fiskal dan urusan nasional. Sementata urusan daerah diberikan ke DPD. Para senator perlu penguatan karena membawa semangat dari daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, penguatan DPD layak diperhitungkan karena berkaca dari DPR yang sebagian produk legislasinya dibatalkan karena banyaknya kepentingan.
Apa sebab? karena DPR membawa kepentingan partai politik bahkan oknum pemimpin parpol. Bukan lagi semangat kepentingan rakyat.
“Tidak heran, politik dagang sapi di DPR itu sangat kuat. Sehingga kepentingan rakyat juga ditinggalkan,” kata Liando.
Suasana berbeda di DPD, di mana para senator bertanggungjawab penuh kepada konstituen dan daerah yang mereka wakili.
“Selama ini ada suara sumbang bahwa DPD lemah. Bisa saja karena ada pembatasan kewenangan. DPD bukan tidak mungkin menjadi lembaga yang mengontrol. Apalagi ada tugas MPR yang membutuhkan dukungan DPD,” katanya lagi.
Menurut hemat Ferry Liando, sudah saatnya DPD diberikan kewenangan lebih. Dengan semangat independensi non parpol, lembaga ini bisa menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.
DPD menjadi lembaga yang melakoni check and balances yang seakan hilang dewasa ini.
“Apalagi di kondisi sekarang, fungsi itu tidak jalan karena besarnya koalisi di pemerintahan. Karena memang tidak diatur juga ambang batas koalisi,” kata Liando.
Sementara Stefanus Liow mengatakan, peran DPD RI sebagai bagian dari MPR RI sesuai Amandemen UUD 1945 keempat.
Implementasi dari UU mengamanatkan perutusan DPD setiap provinsi empat orang.
“Kedudukan MPR setelah reformasi tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan menyusun GBHN,” kata Senator Stefanus Liow.
Lanjut dijelaskannya, ketika diamandekan pasca reformasi, MPR setara dengan tujuh lembaga negara lainnya.
Di mana, MPR bisa mengubah UU tapi terdapat konsensus tidak boleh mengubah mukadimah karena di situ dijelaskan bentuk negara NKRI dan sistem pemerintahan presidensial dan tujuan bernegara.
Stefanus, Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa (P/KB) GMIM 2014-2017, mengapresiasi seruan perlunya penguatan fungsi dan kewenangan DPD sebagai bagian integral dari MPR RI.
“Sejauh ini kami menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi,” katanya.
Katanya, selama ini DPD RI terlibat aktif dalam proses legislasi. Stefa yang notabene Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI 2024-2029 bilang, selama ini DPD dilibatkan dalam proses legislasi negara.
“Dalam setiap pembahasan RUU, wajib ada Baleg DPR RI, Kementerian negara terkait dan BLUD DPD,” kata Senator asal Kota Tomohon.
Lebih jauh dijelaskan, saat ini Anggota MPR RI sebanyak 732 orang yang terdiri dari 152 Anggota DPRD dan 580 anggota DPR RI. (red)
