‎BITUNG – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendorong penuh percepatan penyelesaian status kewarganegaraan bagi warga tanpa dokumen resmi (undocumented person) di wilayahnya.
Langkah ini ditandai dengan kehadiran Wakil Gubernur Sulut, Dr Johannes Victor Mailangkay dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Percepatan Penyelesaian Status Kewarganegaraan di Kantor Walikota Bitung, Senin (7/9/2026).
‎
‎Kerja sama strategis ini diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Bitung. Sinergi lintas instansi ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, menegakkan tertib administrasi kependudukan, serta menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat setempat yang selama ini belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.
‎
‎Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar urusan administratif atau seremonial belaka.
Momen ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi setiap individu yang tinggal di wilayah hukum Indonesia.
‎
‎”Apresiasi kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Bitung yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terlaksananya kerja sama ini dalam rangka penyelesaian persoalan undocumented person yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat yang belum memiliki status kewarganegaraan di wilayah Kota Bitung,” kata Wagub Victor mengawali sambutannya.
‎
‎Menurutnya, status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang.
Kewarganegaraan bukan hanya persoalan identitas atau dokumen administratif, tetapi berkaitan dengan kepastian hukum mengenai kedudukan seseorang sebagai bagian dari suatu negara. (ben)
