MANADO – Pakar ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan menilai keputusan pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas dari beberapa negara ke Amerika Serikat tepat di tengah kondisi geopolitik memanas saat ini.
Langkah ini dinilai krusial menyusul penutupan Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi dunia dari kawasan tersebut.
Amerika bisa dikatakan boleh memiliki cadangan migas, tapi paling tidak masih didominasi.
Kemudian ekonomi masih didominasi Amerika, termasuk sumber daya alam, sumber daya semuanya masih ada di sana.
“China oke, tapi tetap kita masih banyak mengandalkan Amerika sekarang ini. Jadi tepat lah kalau Presiden Prabowo menjalin agreement ya,” ujar Robert dalam diskusi dengan tema “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana” di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (4/3/2026).
Robert menambahkan bahwa penutupan Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dunia, berpotensi memicu kenaikan harga global dan biaya logistik yang lebih tinggi bagi negara-negara importir.
Jika saat ini Indonesia masih mengandalkan pasokan migas dari Timur Tengah, maka kenaikan harga BBM pasti terjadi akibat kelangkaan.
“Selat Hormuz memang jalur utama perdagangan minyak dunia. Memang ada jalur alternatif lain, tetapi jaraknya lebih panjang sehingga biaya logistik menjadi lebih mahal”
“Kalau jalur itu tertutup dalam waktu yang cukup lama, tentu harga minyak dunia bisa naik cukup drastis,” katanya.
Sementara itu, pakar energi Unima, Reynaldo J. Saliki menjelaskan bahwa pengalihan impor migas ke Amerika Serikat membawa manfaat jangka panjang.
Salah satunya, kata dia, adalah diversifikasi sumber Impor yang mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah saja.
“Ada diversifikasi sumber, sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja,” ungkap Reynaldo.
Reynaldo menekankan bahwa di tengah konflik geopolitik, program swasembada energi justru menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan domestik dan menjawab kebutuhan dalam negeri.
Program ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan sudah termasuk dalam Asta Cita.
“Dalam situasi konflik geopolitik seperti sekarang, harga minyak tidak stabil, ada transisi energi, dan juga ketergantungan impor, program swasembada energi justru menjadi semakin penting,” katanya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Anggela A. Adam menilai bahwa kebijakan pengalihan impor ke AS merupakan strategi tepat Presiden Prabowo Subianto.
Ia bahkan membandingkannya terhadap ketergantungan BBM lama pada Singapura yang dinilai lebih merugikan.
Strategi Prabowo tepat, karena rugi besar selalu mengandalkan Singapura. Bertahun-tahun ke Singapura. Padahal, Singapura bukan ada sumber daya alamnya, bukan ada minyaknya.
Singapura juga impor ke negara lain dan up harga dari industri. “Nah itu sebenarnya jauh lebih rugi biayanya daripada kita ke Amerika Serikat,” papar Anggela yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit).
Ia menambahkan bahwa swasembada energi bukan sekadar wacana, melainkan program prioritas terencana dalam Asta Cita.
Sudah terbukti, sukses pada swasembada pangan dan diperkuat dengan pembangunan kilang Balikpapan serta rencana cadangan energi hingga 90 hari.
”Nah, jadi sekali lagi swasembada energi itu bukan lagi wacana ya, karena sudah terencana. Hanya memang implementasinya yang harus ada pemetaan dan harus bertahap,” tuturnya.
“Ndak bisa kita kelihatan mungkin dalam angka 5 tahun belum 100%. Kita harus punya visi jangka panjang untuk mencapainya. Tapi kalau untuk satu dua tahun ini dari tahun lalu dan saya lihat tahun ini itu sudah jadi program prioritas,” tegasnya.
Dorongan swasembada energi saat ini relevan dengan situasi global yang tidak menentu dan menjadi bagian dari agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Iya, swasembada energi adalah salah satu dari delapan Asta Cita Pak Prabowo,” pungkasnya. (ben)
