SANGIHE – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai menyiapkan pola evaluasi pemerintahan berbasis digital dengan menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah sebagai pilot project.
Langkah tersebut menjadi tahap awal sebelum asesmen pemerintahan digital diterapkan pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sangihe.
Mekanisme yang diuji mencakup instrumen penilaian, kelengkapan bukti dukung hingga penggunaan aplikasi dalam proses asesmen.
Pembahasan pelaksanaan asesmen berlangsung dalam rapat di ruang rapat Dinas Kominfo Sangihe, Selasa (6/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Dinas Kominfo Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, bersama tim terkait.
Kominfo dipilih sebagai perangkat daerah pertama yang menjalani asesmen karena memiliki peran dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui tahap uji coba ini, mekanisme asesmen terlebih dahulu diperiksa dan disempurnakan sebelum diberlakukan secara lebih luas.
Pemerintah daerah ingin memastikan proses penilaian nantinya dapat berjalan dengan standar yang sama, terukur, serta lebih efektif di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Proses asesmen juga disiapkan menggunakan aplikasi digital. Sistem tersebut dirancang untuk mendukung pengisian instrumen, pengunggahan bukti dukung, verifikasi data, pemantauan hasil, hingga melihat bagian-bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.
Dalam regulasi tersebut, evaluasi dilakukan melalui Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interviu. Jika diperlukan, tahapan tersebut dapat dilanjutkan dengan Penilaian Visitasi.
Ronald Lumiu menegaskan, penempatan Kominfo sebagai pilot project tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administratif.
Menurutnya, tahap awal tersebut sekaligus menjadi proses pembelajaran untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan kepada perangkat daerah lainnya.
“Dari Kominfo sebagai pilot project, kita sempurnakan mekanismenya, kemudian diterapkan secara bertahap kepada seluruh Perangkat Daerah menuju Pemerintahan Digital Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujar Ronald Lumiu.
Dari pelaksanaan awal tersebut, tim asesmen diharapkan dapat melihat kesiapan organisasi sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pengumpulan data maupun bukti dukung. Hasilnya akan menjadi bahan untuk menyempurnakan aplikasi dan mekanisme asesmen.
Setelah tahapan pilot project dinilai selesai dan instrumen serta aplikasi siap digunakan, asesmen akan dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Penerapan sistem berbasis aplikasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun evaluasi pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, transformasi tersebut diarahkan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (Ivan)
