SANGIHE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe mengambil langkah tegas dalam penanganan dua perkara dugaan korupsi.
Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan dalam perkara yang berbeda.
Kedua kasus tersebut menyangkut pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank SulutGo Tahun 2023 serta dugaan penyimpangan dalam program Tol Laut di Pelabuhan Tahuna pada periode 2017 hingga 2021.
Informasi mengenai perkembangan penyidikan disampaikan Kasi Intelijen Kejari Kepulauan Sangihe, Jhon Thimotius Padalani, Senin (7/9/2026).
Untuk perkara dana CSR, penyidik menetapkan Doktarius Pangandaheng, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai tersangka.
Dari perkara tersebut, penyidik menyebut terdapat dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp357 juta.
Sementara itu, perkara lainnya menyeret Hamdan Janis, mantan Kepala Cabang PT PELNI Tahuna yang juga pernah menjabat sebagai Penanggung Jawab PT SBN Sub Cabang Tahuna.
Hamdan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan penyimpangan penggunaan program Tol Laut di Pelabuhan Tahuna. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini disebut mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.
Jika dihitung dari kedua perkara, nilai dugaan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp1,8 miliar.
Usai menjalani pemeriksaan, kedua tersangka keluar dari Kantor Kejari Sangihe dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.
Mereka kemudian digiring menuju kendaraan tahanan milik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Kelas IIB Tahuna.
Jhon menegaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang didasarkan pada alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Status tersebut belum dapat dimaknai sebagai putusan bersalah karena perkara masih berada dalam proses hukum.
Kejari Sangihe juga menegaskan bahwa kedua tersangka tetap mempunyai hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses hukum yang adil.
Penyidikan terhadap kedua perkara masih berlanjut. Kejaksaan memastikan setiap langkah hukum akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti, sekaligus tetap menjunjung profesionalitas serta objektivitas dalam proses penegakan hukum.
“Tegas dalam penegakan hukum, tetapi tetap menghormati martabat manusia,” ujar Jhon.(Ivan)
