JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, Pemprov Sulut dinobatkan sebagai Provinsi dengan Persentase Pemanfaatan E-Purchasing Katalog Elektronik Tertinggi Semester I Tahun 2026.
Penghargaan bergengsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI itu diterima langsung Gubernur Yulius pada pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.
Capaian tersebut menjadi bukti transformasi tata kelola pemerintahan di Sulut mulai membuahkan hasil nyata.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Sulut berhasil menjadi daerah paling optimal memanfaatkan sistem e-Purchasing melalui Katalog Elektronik.
“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sulut dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” demikian pernyataan Pemprov.
Digitalisasi pengadaan barang dan jasa dinilai mampu mempercepat proses belanja pemerintah sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Melalui sistem e-Katalog, seluruh proses pengadaan berlangsung terbuka, kompetitif, dan terdokumentasi.
Mekanisme ini juga meminimalkan potensi penyimpangan, mempercepat realisasi program pembangunan, serta mempercepat manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Tak hanya berdampak pada birokrasi, optimalisasi e-Purchasing juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM, koperasi, serta penyedia barang dan jasa asal Sulawesi Utara untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara adil dan kompetitif.
Penghargaan dari LKPP sekaligus mempertegas komitmen Pemprov Sulut mendukung transformasi digital yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Di bawah arahan Gubernur YSK, reformasi birokrasi terus diarahkan agar setiap rupiah anggaran pemerintah mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Pemprov.
Prestasi ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola berbasis elektronik, memperkuat budaya kerja profesional, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan berintegritas.
Dengan penghargaan ini, Sulawesi Utara menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(*/ben)
