SANGIHE – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pihak PLN menggelar rapat koordinasi guna membahas kondisi kelistrikan yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat akibat pemadaman berulang, Kamis (19/2/2026) di ruang serbaguna Kantor Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa listrik merupakan hak dasar masyarakat, terlebih bagi wilayah perbatasan seperti Sangihe yang sangat bergantung pada pasokan energi untuk menggerakkan roda perekonomian.
Menurut Bupati, alasan pemeliharaan (maintenance) maupun gangguan jaringan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan terukur.
Ia menilai masyarakat saat ini tidak lagi ingin mendengar alasan teknis, sebab mereka telah memenuhi kewajiban membayar listrik dan berhak memperoleh pelayanan maksimal.
“Kita memastikan agar perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang itu senantiasa dilakukan. Jangan sampai masyarakat terus menerima alasan. Mereka sudah bayar, maka pelayanan harus maksimal,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga disepakati akan dilakukan pertemuan evaluasi secara berkala setiap bulan.
Agenda ini dimaksudkan untuk memantau progres PLN, mulai dari rencana bisnis, perbaikan mesin, penambahan kapasitas, hingga pengoperasian listrik di pulau-pulau.
Pemerintah daerah akan terus mengawal agar tambahan mesin pembangkit yang direncanakan dapat segera masuk dan menjawab kekurangan daya yang ada.
“Listrik adalah hak masyarakat perbatasan untuk menopang aktivitas dan perekonomian. Aspirasi ini akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Tahuna, RM Dimas Adhi Prabowo, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan terbaru, sistem kelistrikan di Tahuna masih mengalami kekurangan pasokan sekitar 600 kW.
Ia menjelaskan, beban puncak saat ini berada di kisaran 9,1 MW. Secara total tersedia delapan unit mesin utama, dan dengan tambahan genset mobile jumlahnya mencapai sekitar 12 unit.
Pada perhitungan awal, defisit daya sempat menyentuh 1,1 MW. Namun setelah pengoperasian beberapa genset mobile, kekurangan tersebut kini tersisa sekitar 600 kW.
Untuk menutup defisit itu, PLN tengah mengupayakan tambahan dua unit mesin, masing-masing berkapasitas 500 kW di Peta dan 1 MW di Tahuna.
Jika kedua unit tersebut dapat segera beroperasi, maka keseimbangan antara beban dan daya mampu diperkirakan akan tercapai.
Terkait mesin yang mengalami gangguan, terdapat tujuh unit yang saat ini dalam proses perbaikan.
Enam unit ditargetkan selesai pada minggu keempat bulan ini, sementara satu unit lainnya diperkirakan rampung pada minggu keempat April.
PLN, lanjut Dimas, juga terus berkoordinasi dengan Nusantara Power serta pihak terkait guna memastikan komitmen perbaikan berjalan sesuai target.
Target terdekat adalah kondisi defisit dapat teratasi paling lambat hari Minggu mendatang, apabila tambahan daya berhasil masuk sesuai rencana.
Mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman, ia menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM.
Pelanggan prabayar akan menerima token listrik gratis sesuai perhitungan sistem, sedangkan pelanggan pascabayar akan memperoleh potongan tagihan bulanan apabila memenuhi kriteria gangguan.
“Kita mengikuti regulasi. Semua kompensasi dihitung dan tergenerate secara sistem,” tutupnya. (Ivan)
