Dorong Penguatan Ekonomi Desa, Bupati Michael Thungari Hadiri Peluncuran Koperasi Merah Putih di Manado

325
Bupati Michael Thungari, SE,MM Hadiri Peluncuran Dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara. (foto ist)

SANGIHE – Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa kembali ditegaskan melalui kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (31/5) tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari SE MM bersama jajaran pejabat tinggi daerah.

Temasuk Gubernur Sulut Yulius Stefanus Komaling, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, para kepala daerah se-Sulut, serta unsur desa dan kelurahan dari seluruh wilayah provinsi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari agenda nasional yang bersumber langsung dari arahan Presiden RI.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi. Ini adalah langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Presiden ingin memastikan tidak ada lagi rakyat desa yang hidup dalam kemiskinan. Instruksi ini telah dituangkan dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2025,” ujar Menteri Yandri.

Ia juga memuji kesiapan Sulawesi Utara dalam mengimplementasikan program tersebut, yang dinilainya mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga.

Mengakhiri kegiatan, Menteri Yandri kembali mengingatkan pentingnya peran desa dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kita ingin Indonesia menjadi negara maju, dan kuncinya ada di desa. Karena itu, Koperasi Merah Putih menjadi kendaraan strategis untuk menuju kesana,” pungkasnya

Sementara itu, Bupati Michael Thungari,SE,MM menyampaikan progres di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pelaksanaan musyawarah pembentukan koperasi.

Ia mengakui bahwa proses masih terus berjalan, khususnya untuk wilayah kelurahan.

Untuk desa-desa, musyawarah sudah mulai berjalan. Namun di tingkat kelurahan, pelaksanaan masih menunggu karena merupakan kewenangan langsung bupati.

“Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan proses musyawarah pada bulan Mei, sementara pembentukan badan hukum koperasi direncanakan pada bulan depan,” jelas Thungari. (IvAn)