Ibu Melahirkan Anak di RSUD ODSK Dapat Dokumen Kependudukan Gratis

228
Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi Sekretaris TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, secara langsung menyerahkan dokumen kependudukan kepada tiga keluarga, di RSUD ODSK, Jumat (4/05/2024). (ist)

MANADO – Komitmen Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di implementasikan RSUD Pemerintah Provinsi ODSK.

Selain memberi pelayanan maksimal, RSUD ODSK kini membuat satu inovasi, di mana ibu yang baru melahirkan langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran, kartu identitas anak beserta kartu keluarga.

Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi Sekretaris TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, secara langsung menyerahkan perdana dokumen kependudukan tersebut kepada tiga keluarga, Jumat (3/5/2024) di RSUD ODSK.

Wagub dan istri tampak ikut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada keluarga penerima identitas kependudukan atas kelahiran sang anak.

Dalam perbincangan dengan pasien, Steven Kandouw menanyakan bagaimana kondisi mereka juga tentang pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Sulut tersebut.

Salah satu ibu yang baru melahirkan memuji pelayanan di RSUD ODSK.

“Serasa seperti di rumah sendiri,” ucap salah satu ibu didampingi sang suami bersama bayi yang baru dilahirkan.

Wagub Steven saat diwawancara wujud nyata pelayanan maksimal dari RSUD ODSK sebagai salah satu rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi.

“Bagi ibu yang baru melahirkan serta keluarga langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran, kartu identitas anak beserta kartu keluarga.Ini satu wujud profesionalisme plus dari pelayanan rumah sakit ODSK,” tukasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulut, dr Debie Kalalo didampingi Dirut RSUD ODSK, dr Lidya Tulus, menambahkan ini merupakan program OD-SK melalui kerja sama lintas sektor, antara Dinkes dan Disdukcapil.

Intinya bagaimana memberi kemudahan bagi ibu yang melahirkan serta bayi dan keluarga untuk memperoleh dokumen kependudukan. Program ini akan terus berlanjut kedepannya.

“Nantinya ke depan semua rumah sakit pemerintah Provinsi akan dilayani seperti ini,” pungkas Kalalo. (*/ben)