JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/04/2024).
Dikatakannya, ketika negara ingin berhutang ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
Negara Indonesia mempunyai aturan soal menghutang. Presiden tidak bisa memutuskan perkara hutang secara sendirian.
“Jadi harus negosiasi dengan DPR RI, jika berhutang,” kata Sri Mulyani.
Soal cicilan hutang, negara boleh membayar atau mencicil melebihi dari 60 persen penghasilan negara.
“Sejak Joko Widodo menjadi presiden, tidak lebih dari 35 persen. Itu jauh dari batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI yaitu 60 persen. Ini artinya Indonesia masih jauh di ambang aman,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan, Indonesia masih terkenal sebagai negara yang sedikit berhutang. Dibanding negara Jepang dan Amerika yang memiliki hutang sebesar 200 persen dari APBN nya. Kemudian negara tetangga seperti Singapura.
“Jadi berbeda dengan kita. Negara kita hutangnya sedikit,” terang dia.
Bahkan, beberapa tahun lalu, Presiden Jokowi juga telah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun.
Dibayarnya hutang warisan karena Presiden Jokowi menghemat APBN dari pembangunan negara.
“Jokowi mensiasati pembangunan negara dari investor. Sehingga APBN utuh, tidak di utak atik,” terangnya lagi.
“APBN yang tertata digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi. Kemudian Baksos, BLT dan sebagainya,” sambungnya.
Januari 2024 Utang Luar Negeri Menurun
Siaran Pers Bank Indonesia pada 15 Maret 2024, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2024 menurun.
Posisi ULN Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar 405,7 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Desember 2023 yang mencapai 408,1 miliar dolar AS.
Secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,9% (yoy). Penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan ULN sektor publik dan swasta.
ULN pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2024 tercatat sebesar 194,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 0,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 5,4% (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan belanja program prioritas dan pelindungan masyarakat di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,0%), Jasa Pendidikan (16,9%), Konstruksi (13,7%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.
ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari 2024 tercatat sebesar 196,7 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 198,1 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan lalu sebesar 1,4% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2% (yoy) dan 2,4% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,4% dari 29,7% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Maret 2024​ pada situs web Bank Indonesia.
Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (*/red)
