
MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat.
Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, secara terbuka memuji sinergi yang terbangun dinilai menjadi kunci utama kemajuan pembangunan pertanian di daerah.
Pujian tersebut disampaikan langsung Mentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area pembibitan pertanian di Kelurahan Bengkol, Kota Manado, Jumat (1/5/2026) pagi.
“Pak Gubernur Aktif, Pak Wagub Juga Aktif,” kata Andi Amran Sulaiman.
Dalam peninjauannya, Amran Sulaiman menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari komunikasi dan kerja sama yang solid antar pimpinan.
“Saya lihat Pak Gubernur aktif, Pak Wakil Gubernur juga aktif. Pola komunikasi yang dibangun sangat baik. Ini menjadi kekuatan besar,” ujar Mentan.
Menurutnya, gaya kepemimpinan yang responsif dan selalu turun ke lapangan inilah yang membuat Sulawesi Utara menjadi prioritas dalam mendapatkan dukungan anggaran dan program dari Kementerian Pertanian.
Karena tata kelolanya dinilai baik dan terpercaya, pemerintah pusat tidak ragu untuk memberikan perhatian lebih.
Sebagai bukti nyata kepercayaan tersebut, Mentan Andi Amran langsung menyetujui usulan tambahan bantuan bibit jagung untuk Sulut dengan cakupan area yang sangat luas, mencapai 15.000 hektare.
“Tadi permintaan jagung untuk 15.000 hektare langsung kami setujui. Silakan nanti jika masih ada kebutuhan lain, ajukan lagi. Kami siap dukung asalkan pengelolaannya tetap profesional seperti sekarang,” tegasnya.
Kepastian ini tentu menjadi angin segar bagi petani dan menjadi modal besar untuk meningkatkan produksi pangan di Sulawesi Utara.
Di kesempatan yang sama, Mentan juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan pertanian secara nasional.
Ia menegaskan, bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar sampai ke tangan petani.
“Kami tidak hanya duduk di Jakarta menunggu laporan. Kami akan cek langsung ke seluruh wilayah. Pengawasan akan melibatkan Forkopimda dan pemerintah daerah. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan, akan langsung ditindak tegas,” tandasnya.(ben)























