MINSEL – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara bottom-up.
Dimulai dari tingkat desa dan kelurahan, kemudian berjenjang ke kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
“Pendekatan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memastikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Bupati FDW, Jumat (23/01).
Mekanisme perencanaan tersebut bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang strategis untuk menghimpun aspirasi, persoalan serta potensi daerah secara komprehensif.
“Setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat.
Sinergi ini diperlukan agar perencanaan yang dihasilkan tidak bersifat sektoral, melainkan saling mendukung dan memperkuat prioritas pembangunan daerah.
Penyelarasan usulan dari berbagai pihak menjadi kunci agar program pembangunan yang ditetapkan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan, sekaligus realistis dari sisi kemampuan keuangan daerah.
“Kami berharap seluruh pihak dapat terus berperan aktif dan konstruktif dalam setiap tahapan perencanaan, demi mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tuntasnya. (*/ben)
