SANGIHE — Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Aston Hotel Grand Lotus, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (18/1/2026).
Agenda nasional yang berlangsung hingga 20 Januari 2026 ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi kebijakan serta menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.
Rakernas XVII APKASI mengangkat tema “Satu Misi, Satu Aksi, Membangun Negeri” dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama para kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air.
Kehadiran Wakil Bupati Sangihe dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus memperluas perspektif pembangunan.
Tidak hanya berfokus pada penguatan layanan di dalam daerah, tetapi juga melalui pembangunan jejaring serta sinergi lintas kabupaten.
Berdasarkan informasi dari Prokopim Kabupaten Sangihe, partisipasi dalam Rakernas APKASI ini juga dimanfaatkan sebagai sarana menyerap berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan di daerah lain, sekaligus membuka peluang kerja sama antardaerah yang lebih konkret.
Rakernas APKASI sendiri dirancang sebagai forum penting dalam memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai penyambung aspirasi daerah ke pemerintah pusat, sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan lintas wilayah.
Pada hari pertama pelaksanaan, panitia juga meluncurkan buku berjudul “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”, yang memuat dokumentasi berbagai inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dari sejumlah daerah.
Buku tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, keterlibatan dalam Rakernas APKASI ini dinilai strategis, terutama dalam memperkaya pendekatan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang membutuhkan kebijakan lebih adaptif, efektif, dan tepat sasaran. (IvAn)
