Ada Fenomena Mak Erot di Pemilu 2024 Nanti

110
Ferry Daud Liando

MANADO – Jelang pemilu 2024, terdapat sejumlah kekuasaan negara yang menghendaki adanya perpanjangan atau memperbesar kekuasaan jabatan.

Anggota MK usia pensiun diperpanjang dari umur 60 menjadi 65 tahun. KPK menjabat 4 tahun menjadi 5 tahun.

Kepala desa dari dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Beberapa lembaga juga ingin memperbesar kewenangannya seperti DPD dan TNI/Polri.

Fenomena ini menurut Dosen Kepemiluan Ferry Daud Liando adalah fenomena politik mak erot.

Hal itu dikemukakannya saat menjadi narasumber diskusi “Menakar Konstitusionalitas Syarat Capres Dan Cawapres” yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara (APHTN-HAN), Senin, 10 Juli 2023.

Mak erot adalah legenda yang membantu masalah alat vital pria sebagai wujud keperkasaan. “Banyak lembaga negara ingin mempepanjang dan memperbesar jabatan dan kewenangannya sebagai wujud keperkasaan,” nilai Liando.

Baginya, sepanjang itu untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan negara guna kesejahteraan masyarakat tidaklah masalah.

“Tapi jika memperpanjang atau memperbesar kekuasaan karena kepentingan politik, pemilu harusnya tidak boleh terjadi,” terangnya.

Ia mewarning masa jabatan kepala desa bisa saja menjadi motif politik. Apalagi dana transfer ke desa dari 1 milyar diperbesar menjadi 2 milyar.

Iya menyinggung materi Judicial Review yang dilakukan PSI ke MK terkait syarat umur calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

“Khusus untuk syarat wapres saya setuju dibawa dari 40 tahun. Saya punya 2 alasan. Pertama jika jabatan wapres sebagai regenerasi kepemimpinan maka bagusnya wapres itu jauh lebih muda,” ujarnya lagi.

Kedua jabatan wapres itu, kata Liando, hanya cadangan. Hanya tukang baca pidato, hanya ceremonial. Jadi nggak masalah jika wapresnya berusia muda.

Namun demikian, jika MK melayani permohonan ini harusnya putusan dibacakan setelah pemilu selesai.
Mengubah aturan pada saat tahapan berjalan beresiko konflik.

Kata Liando, MK jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Judical Review ini terkesan mengakomodasi salah satu bakal calon wapres, tapi belum cukup umur.

“Ini nggak baik kalau syarat calon menyesuaikan dengan kondisi orang tertentu,” tuturnya.

Tugas MK sendiri menjamin hak konstitusional semua warga negara, bukan untuk orang-orang tertentu. (don)