MANADO – Pemilu 2024 berpotensi akan lebih parah ketimbang pemilu 2019 lalu. Buruknya kualitas pemilu akibat kejahatan akan semakin sulit dicegah.
Hal itu disampaikan Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando dalam seminar yang digelar Bawaslu RI di Hotel Luwansa, Selasa (21/03/2023).
Liando saat membawakan materi “Tindak Lanjut Hasil IKP 2024” beralasan bahwa pemilu yang seharusnya merupakan momentum politik peralihan kekuasaan. Namun pemilu mulai digiring pada kepentingan bisnis, kepentingan industri maupun kepentingan doktrinisasi.
“Jadi konflik yang terjadi selama ini bukan soal urusan politik. Tapi ada kepentingan lain,” kata Ferry.
Banyak pemilik modal ikut berkepentingan soal pemilu. Pemilik modal yang merasa kesulitan dengan kebijakan pemerintahan saat ini tentu tidak menghendaki status quo.
Mereka ingin pergantian rezim. Bagi pemilik modal yang merasa diuntungkan dengan kebijakan pemerintah tentu berharap status quo dan menghendaki tidak terjadi perubahan rezim.
“Pemilu akan terjadi perang antara kelompok konservatif dan progresif,” nilai Liando.
Pemilu, lanjut Liando, menjadi kepentingan industri. Sebab saat ini makin menonjol operasi artificial intelegence. “Mesin atau robot mulai mengendalikan tabiat manusia,” sambungnya.
Liando juga menilai banyaknya informasi hoax, adu domba dan penyebar kebencian ternyata ada yang dikendalikan oleh kecanggihan teknologi walaupun operatornya adalah manusia. “Ada kepentingan ekonomi dibalik ini,” terang dia.
Menurut Liando, Pemilu juga telah menjadi arena perang doktrin yang bernuansa SARA. politisasi identitas berpotensi akan lebih marak terjadi. Polarisasi masyarakat saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019 yang awalnya mulai redup, kini mulai dihidupkan kembali.
Sebagian media televisi sudah mulai menayangkan perdebatan aktor-aktor yang terkesan senang mengadu domba publik.
“Bawaslu dan jajaran memiliki tugas yang amat berat pada pemilu kali ini. Bawaslu diberikan kewenangan untuk memastikan pemilu secara berkualitas melalui proses pemilu jujur dan adil,” tandasnya.
Pemateri lain pada seminar tersebut adalah Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pusat dan Fentje Bawengan Tenaga Ahli Bawslu RI. (don)
