JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, komitmen ini menjadi bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE mengamankan komitmen pembangunan sekitar 15.000 unit hunian untuk masyarakat Sulawesi Utara dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan di kantor Kementerian PKP itu menghasilkan sejumlah kesepakatan program perumahan, mulai dari rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), peningkatan signifikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga alokasi rumah subsidi melalui BP Tapera.
“Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yulius Selvanus.
Salah satu poin utama adalah peningkatan kuota BSPS menjadi 8.000 unit, naik tajam dibanding alokasi sebelumnya sebanyak 748 unit.
Program ini menyasar perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten/kota di Sulut.
Selain itu, pemerintah pusat akan membangun satu tower rumah susun di Manado untuk MBR.
Sebanyak 7.000 unit rumah subsidi juga dialokasikan melalui skema BP Tapera.
Pada tahap awal, 400–600 unit disiapkan bagi ASN, pelaku UMKM, anggota TNI-Polri, atlet, dan tokoh agama.
Kesepakatan tersebut juga mencakup dukungan penanganan kawasan kumuh serta pembangunan hunian bagi warga Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir pada awal 2026.
Di sektor pembiayaan, Kementerian PKP menyiapkan fasilitas kredit modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar serta subsidi bunga 5 persen.
Pengembang lokal juga didorong melalui dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat.
Menteri PKP telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk sinkronisasi data penerima manfaat.
Rencananya, Maruarar Sirait akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memastikan kesiapan implementasi program. (*/ben)
