MANADO – Dosen dari Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Polimdo menuntut Tukin for All atau tunjangan kinerja bagi semua dosen ASN tanpa diskriminasi.
ADAKSI menuntut pembayaran tunjangan kinerja yang tertunggak sejak 2020-2024.
“Kami menuntut pembayaran,” kata Julianus Gesuri Daud, Ketua DPC ADAKSI Polimdo, Senin (23/02/2026).
Penyampaian Julianus setelah ia terpilih sebagai Ketua DPD ADAKSI Polimdo usai Musyawarah Cabang 1.
ADAKSI Polimdo menuntut tunjangan kinerja bagi semua dosen ASN tanpa membedakan klusterisasi kampus negeri.
Mereka memberikan Pernyataan Sikap yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Dosen sebagai tenaga profesional telah melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara penuh dan berkelanjutan sejak tahun 2020 hingga 2024,” terang dia.
Tukin merupakan hak normatif dan bagian dari sistem penghargaan atas kinerja dosen aparatur sipil negara.
Kebijakan klasterisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak seharusnya menjadi dasar pembedaan hak finansial dosen dalam hal pembayaran Tukin yang bersifat hak kinerja individu.
Prinsip keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi harus dijunjung tinggi dalam tata kelola keuangan negara dan manajemen ASN.
Hal tersebut mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait remunerasi dan tunjangan kinerja ASN.
“Hak Tukin melekat pada kinerja individu dosen, bukan pada status atau kategori institusi,” tegasnya.
Mereka meminta adanya kepastian jadwal pembayaran yang jelas, transparan dan akuntabel, sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakpastian bagi dosen.
Mendorong koordinasi percepatan lintas kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, serta kementerian teknis terkait pendidikan tinggi) untuk menuntaskan permasalahan ini secara menyeluruh.
“Kami tetap komitmen menjalankan tugas tridarma secara profesional, namun tetap memperjuangkan hak konstitusional dan normatif dosen secara bermartabat dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” urainya.
Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi kolektif dosen dalam memperjuangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi nasional. (*/don)
Pengurus DPC ADAKSI Polimdo
Pengarah : Jacob Makapedua
Ketua : Julianus Gesuri Daud
Wakil Ketua : Ahmad Yani Abas
Sekretaris : Maykel A. Tampenawas
Bendahara : Selvi Sambuaga
Anggota
1. Fransiscus Xaverius Tulung
2. Oktavianus Lintong
3. Nixon Mantiri
