MANADO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 bersama stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara.
Rakor yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado berlangsung selama 2 hari, 9 – 10 November 2023.
Melalui Zoom Meeting, Fentje Bawengan selaku Pegiat Pemilu, mengangkat materi tentang kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam persiapan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye.
Berbagai hal disampaikan diantaranya bagaimana pengawas pemilu melibatkan semua stakeholder dalam proses pengawasan.
“Baik seluruh lapisan masyarakat di antaranya akademisi, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat umum serta pers/media masa,” ujarnya.
Bawengan menjelaskan interaksi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu penting yakni untuk memberi informasi awal, mencegah pelanggaran serta membantu mengawasi atau memantau.
Dia mengatakan jumlah personil pengawas pemilu sampai di kelurahan dan desa terbatas.
Dengan informasi awal dari masyarakat dapat membantu pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan.
“Informasi awal ini bisa menjadi pintu masuk pengawas pemilu dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Fentje Bawengan secara panjang lebar memaparkan pentingnya pengawas pemilu melibatkan unsur media masa dalam pengawasan partisipatif.
Dia mencontohkan pemberitaan media tentang dugaan pelanggaran yang dibaca oleh pengawas pemilu atau berita tersebut di-screen shot san dikirim masyarakat.
“Ini bisa menjadi pintu masuk pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan,” terangnya.
Selain itu, media juga dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang tupoksi Bawaslu sampai jajaran di tingkat kecamatan serta kelurahan dan desa.
Dimana masih banyak yang belum memahami dengan baik tentang tugas dan tanggung jawab pengawas pemilu.
Tujuan bersama dalam pengawasan pemilu yakni mengawasi seluruh tahapan pemilihan termasuk dugaan pelanggaran, serta mencegah terjadinya berbagai potensi pelanggaran, sehingga peran semua stakeholder baik partai politik peserta pemilu, caleg, hingga seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan.
“Kita semua punya satu tujuan yaitu menciptakan pemilu yang jujur dan adil juga menghasilkan pemilih yang benar-benar taat hukum, profesional, jujur dan adil sehingga demokrasi kita berjalan dengan baik,” tandasnya. (ben)
