UMP Sulut Naik, Pengusaha Diwarning, Jaga Daya Beli Masyarakat

105
Yulius Selvanus. (dok)

MANADO – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara bagi tenaga kerja naik sebesar Rp4.323.465. Eksekusi pembayaran kenaikan Upah mulai berlaku Januari 2027.

Secara presentasi, UMP Sulut naik 8,02 persen atau bertambah Rp320.835 dibandingkan tahun 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerangkan ada sanksi bagi perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pemprov Sulut melalui Gubernur Sulut Yulius Selvanus resmi melakukan pengumuman di Wisma Negara Bumi Beringin, Jumat (20/11/2026).

Kenaikan UMP ini diumumkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026.

“UMP yang telah ditetapkan wajib dipatuhi seluruh pengusaha dan pelaku usaha di Sulawesi Utara,” kata Yulius Selvanus.

Kebijakan kenaikan UMP ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menjaga daya beli masyarakat serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat dan adil.

“Hak pekerja harus dipenuhi, dunia usaha harus tetap tumbuh demi membangun Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Para pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancaman pidana. (ben)