MINSEL – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menerima kunjungan Anggota DPD RI, Ir. Stefanus B. A. N. Liow, M.A.P., di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (27/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ir. Stefanus B. A. N. Liow, M.A.P., juga hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara dan Ketua DPD Desa Bersatu Sulawesi Utara.
Kunjungan kerja ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus pelaksanaan tugas konstitusional Anggota DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan daerah.
Selain itu, pertemuan ini membahas rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Musyawarah Kecamatan (Muscam) serentak Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, serta konsolidasi DPD Desa Bersatu Kabupaten Minahasa Selatan.
Agenda ini melibatkan para Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Minahasa Selatan sebagai peserta.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat sinergi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) melalui serangkaian agenda strategis, mulai dari pelantikan DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara pada 7 Maret 2026, rapat pleno perdana pada 20 April 2026, audiensi dengan DPC ABPEDNAS Minsel pada 23 April 2026, hingga Pertemuan Raya pada 5 Mei 2026.
Kolaborasi ini diperkuat melalui pembentukan kepengurusan Srikandi Jaga Desa Minahasa Selatan serta struktur organisasi ABPEDNAS Minsel yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, Aparat Penegak Hukum, dan Perangkat Daerah sebagai Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, serta Pengurus Harian.
Tujuannya mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
ABPEDNAS merupakan organisasi yang menghimpun BPD di seluruh Indonesia. Di Sulut, kepengurusan DPD dan DPC ABPEDNAS dilantik serentak pada 7 Maret 2026.
Sebagai lembaga representasi masyarakat desa, BPD memiliki fungsi strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi mitra kerja kepala desa.
Melalui ABPEDNAS, peran tersebut diperkuat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, penerapan fungsi check and balance, serta pengawalan program nasional di desa, termasuk mendukung implementasi *Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Di Kabupaten Minahasa Selatan, penguatan kelembagaan desa juga diwujudkan melalui pembentukan Desa Bersatu sebagai wadah kolaborasi organisasi desa. Prosesnya diawali audiensi 25 Juli 2025 dan Musda pertama 30 Juli 2025.
Desa Bersatu menghimpun APDESI, AKSI, ABPEDNAS, PABPDSI, PPDI, Parade Nusantara, dan Kompakdesi* sebagai forum sinergi pembangunan desa.
Hadir dalam pertemuan tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta jajaran Pemkab Minsel; Wakil Ketua Srikandi Jaga Desa Minsel, Dr. Chendy Mongkaren, S.H., M.H bersama para pengurus. (red)
