SANGIHE – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalokasikan anggaran lebih dari Rp40 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk melunasi pokok beserta bunga pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperoleh pada masa pemerintahan sebelumnya.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama bagi Pemkab Sangihe melakukan pembayaran penuh atas kewajiban pinjaman PEN selama satu tahun anggaran.
Sebelumnya, pemerintah daerah masih memanfaatkan kebijakan relaksasi pembayaran.
“Ini merupakan kali pertama kita membayar pokok dan bunga utang PEN secara penuh dalam satu tahun anggaran. Pada tahun-tahun sebelumnya masih dilakukan relaksasi, tetapi tahun ini seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan. Nilainya lebih dari Rp40 miliar,” ujar Thungari usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (17/7/2026).
Ia menegaskan, setiap pinjaman yang diambil pemerintah harus diiringi dengan komitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Thungari, Pemerintahan Thungari–Bulahari (TUARI) berkomitmen menyelesaikan utang tersebut, meskipun pinjaman PEN itu merupakan kebijakan yang diambil pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Ketika pemerintah memutuskan untuk berutang, maka harus siap pula untuk membayarnya. Itu menjadi komitmen kami dalam menuntaskan kewajiban daerah,” tegasnya.
Diketahui, pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelumnya dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, di antaranya pembangunan pasar, mal pelayanan, rumah sakit, serta sejumlah jalan produksi guna mendukung sektor pertanian. (IvAn)
