
AMURANG – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menghadiri Rapat Kordinasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH, Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu SIP bersama jajaran mengikuti Rapat Kordinasi secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri RI dari Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (5/5/2025).
Tujuan Rakor tersebut untuk membahas langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan rutin mengikuti rakor pengendalian inflasi di daerah yang digelar setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan rutin serempak di seluruh Indonesia.
Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menghadapi Inflasi yaitu Gerakan Aksi “Marijo Batanam” yang saat ini terus digalakkan.
Gerakan Aksi “Marijo Batanam” memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.
Gerakan itu terus disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di berbagai kesempatan.
Masyarakat kabupaten Minahasa Selatan agar lebih memanfaatkan lahan-lahan kosong dengan menanam tanaman pangan cepat panen.
Hal tersebut membantu memenuhi kebutuhan beras yang belum dapat dipenuhi oleh produksi daerah.
“Selain mendatangkan beras dari luar daerah, dapat dipenuhi dengan memanfaatkan lahan untuk menanam padi juga dengan menanam padi ladang,” ujar Bupati Wongkar.
Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan inflasi baik program nasional.
Selain itu pula menunjang program pemerintah provinsi Sulawesi Utara hingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Rapat Kordinasi pengendalian Inflasi Tahun 2025 dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
Ia menyampaikan bahwa minggu pertama bulan Mei tahun 2025 sejumlah harga bahan makanan mengalami penurunan seperti bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur.
Oleh sebab itu, setiap kepala daerah membuat atau merencanakan penanaman cabe rawit agar inflasi di daerah akan membaik.
Ditegaskan juga setiap pemerintah harus berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menjalin kerja sama dengan daerah penghasil dalam menjaga stok/ketersediaan pangan di daerah.
Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan harga pangan. Langkah tersebut penting agar daerah penghasil dapat menyalurkan hasil produksinya, sehingga produsen memperoleh harga yang layak.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda yang juga adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Hadir pula Kapolres Minahasa Selatan yang diwakili Kabag SDM AKP Rudi Dotulong SSos, Kepala BPS Kabupaten Minahasa Selatan Irena Listianawati SST MSi, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian SDA Setda, Perwakilan Dinas Perhubungan, Bapelitbang, Dinas PMPTSP, dan Dinas Kominfo. (ben)





















