MANADO – Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu hadir pada Acara Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju.
Acara silaturahmi itu diselenggarakan di Kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Pedepokan Garudayaksa Hambalang, Jumat (14/02/2025).
Kegiatan Silaturahmi tersebut turut di hadiri oleh para Ketum Partai Koalisi, Anggota DPR RI dari Partai Koalisi dan Kepala Daerah dari Partai Koalisi Indonesia maju.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden RI Prabowo menyampaikan soal penghematan APBN.
“Kegiatan yang tidak mutlak dan tidak penting untuk di kurangi seperti perjalan dinas ke Luar Negeri yang dianggarkan sebelumnya Rp. 44 Triliun,” kata Prabowo Subianto.
Pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 20 Triliun karena kita bisa diupayakan bangun lebih dari 11.000 sekolah.
Kegiatan Kunjungan Kerja, Seminar, Forum Diskusi Grup dan kegiatan lain yang tidak penting agar di kurangi. Karena rakyat perlu irigasi, pupuk, bibit, layanan kesehatan yang baik dan sekolah diperbaiki.
Kebijakan penghematan yang dilakukan lakukan oleh pemerintah mampu menghemat anggran Rp 300 trilun.
“Banyak juga kebijakan pemerintah yang lain yang di sampaikan oleh Bapak Presiden,” kata mantan bupati Minsel itu.
Sebagai Anggota DPR RI Komisi XII, Christiany Eugenia Paruntu mendukung penuh agar Program Pemerintahan Prabowo-Gibran sukses dan berhasil. (dio)
Berikut 16 pos yang harus dipangkas Kementerian/Lembaga :
1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
2. Kegiatan seremonial: 56,9 persen
3. Rapat, seminar dan sejenisnya: 45 persen
4. Kajian dan analisis: 51,5 persen
5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
7. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
8. Sewa gedung, kendaraan dan peralatan: 73,3 persen
9. Lisensi aplikasi: 21,6 persen
10. Jasa konsultan: 45,7 persen
11. Bantuan pemerintah: 16,7 persen
12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
13. Perjalanan dinas: 53,9 persen
14. Peralatan dan mesin: 28 persen
15. Infrastruktur: 34,3 persen
16. Belanja lainnya: 59,1 persen